Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditawar. Namun hingga kini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyediakan air bersih yang layak konsumsi untuk seluruh penduduknya. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, 1 dari 5 rumah tangga Indonesia masih belum memiliki akses terhadap air layak minum. Fakta ini menunjukkan masih adanya kesenjangan infrastruktur, pencemaran lingkungan, serta perubahan iklim yang memperburuk ketersediaan air bersih di berbagai wilayah.
Menurut laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), cakupan pelayanan air minum layak baru mencapai 81%. Sementara itu, target pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah 100% akses air minum layak pada tahun 2030, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6). Dalam implementasinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di berbagai daerah memiliki peran vital dalam pengawasan kualitas air, pengendalian pencemaran, dan edukasi konservasi sumber air (sumber: dlhlangsa.id).
Gambaran Umum Krisis Air Bersih di Indonesia
Masalah air bersih di Indonesia tidak hanya dialami oleh daerah pedesaan atau terpencil, tetapi juga wilayah perkotaan besar. Di Jakarta, misalnya, lebih dari 60% penduduk masih bergantung pada air tanah karena jaringan pipa air bersih belum menjangkau seluruh kawasan. Ketergantungan terhadap air tanah menyebabkan penurunan muka tanah dan ancaman intrusi air laut.
Sementara di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, keterbatasan air disebabkan oleh kondisi geografis yang kering serta minimnya infrastruktur air bersih. Di beberapa desa, masyarakat bahkan harus menempuh jarak beberapa kilometer untuk mendapatkan air layak konsumsi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan air bukan hanya teknis, tetapi juga sosial dan ekonomi. DLH di daerah-daerah tersebut aktif melakukan pemantauan kualitas air serta mengedukasi warga untuk menjaga sumber air alami.
Penyebab Utama Sulitnya Akses Air Layak Minum
Tantangan dalam akses air bersih tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah faktor saling terkait yang memperparah kondisi ini.
1. Ketergantungan pada Sumber Air Permukaan dan Sumur Gali
Banyak masyarakat di Indonesia masih bergantung pada air tanah dan air permukaan seperti sungai atau danau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, banyak sumber air tersebut tercemar oleh limbah rumah tangga, pertanian, dan industri. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pengawasan DLH daerah, sekitar 60% sungai di Indonesia masuk kategori tercemar sedang hingga berat.
Air dari sumber tersebut sering mengandung logam berat dan bakteri E.coli, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi tanpa pengolahan. Akibatnya, masyarakat di pedesaan sering terpaksa menggunakan air yang tidak memenuhi standar kesehatan.
2. Infrastruktur dan Distribusi yang Belum Merata
Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan akses air bersih. Di perkotaan, jaringan air perpipaan baru menjangkau 30–40% rumah tangga, sementara di pedesaan angkanya lebih rendah dari 10%. Masalah lain muncul dari kebocoran pipa, manajemen air yang belum efisien, serta kurangnya investasi dalam sektor air bersih.
Ketimpangan ini menyebabkan banyak daerah mengalami kekeringan musiman. Beberapa wilayah bahkan mengandalkan mobil tangki air sebagai solusi sementara, yang tentu tidak berkelanjutan.
3. Dampak Perubahan Iklim dan Degradasi Lingkungan
Perubahan iklim memperburuk kondisi sumber daya air. Pola curah hujan yang tidak menentu mengakibatkan penurunan debit air tanah. Deforestasi dan alih fungsi lahan mempersempit daerah tangkapan air.
DLH di tingkat provinsi dan kabupaten berupaya menanggulangi dampak ini melalui rehabilitasi hutan, pengawasan aktivitas industri, serta program konservasi air tanah. Namun, fenomena El Nino yang memperpanjang musim kemarau terus menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas pasokan air bersih.
Dampak Kesehatan dan Sosial dari Kekurangan Air Bersih
Ketiadaan akses air bersih berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat. WHO mencatat bahwa 80% penyakit di negara berkembang terkait dengan kualitas air yang buruk. Di Indonesia, diare, tifus, dan infeksi kulit masih sering ditemukan di wilayah dengan air tidak layak konsumsi.
Selain itu, kurangnya air bersih memperparah masalah stunting. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi buruk rentan mengalami gangguan pertumbuhan akibat paparan bakteri dari air tercemar.
Secara sosial, kekurangan air bersih juga menambah beban bagi perempuan dan anak-anak. Banyak di antara mereka harus berjalan jauh setiap hari hanya untuk mendapatkan air. DLH berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya pengelolaan air dan kebersihan lingkungan.
Upaya Pemerintah dan Lembaga Internasional
1. Program 100-0-100 dan SDGs 2030
Pemerintah Indonesia meluncurkan program 100-0-100 dengan target 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak. Program ini sejalan dengan SDG 6 yang berfokus pada pengelolaan air berkelanjutan. DLH berperan dalam memastikan program ini berjalan melalui pengawasan kualitas air dan pelibatan masyarakat lokal.
Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional juga terus dikembangkan untuk meningkatkan pasokan air ke daerah-daerah dengan tingkat kesulitan tinggi.
2. Kolaborasi dengan Lembaga Swasta dan NGO
Selain pemerintah, berbagai lembaga internasional seperti UNICEF dan USAID turut memperluas akses air bersih melalui pembangunan sarana dan pelatihan masyarakat. DLH daerah menjadi mitra penting dalam implementasi proyek-proyek tersebut.
Inovasi seperti filter air sederhana, sistem desalinasi di pulau-pulau kecil, serta sumur bor dalam di daerah tandus menjadi langkah nyata yang terbukti efektif meningkatkan akses air bersih.
Inovasi dan Solusi Akses Air Bersih Berkelanjutan
Berbagai inovasi dikembangkan untuk menjawab tantangan air bersih di Indonesia.
1. Teknologi Ramah Lingkungan untuk Penyediaan Air Bersih
Sistem rainwater harvesting atau penampungan air hujan mulai diterapkan di sejumlah kota besar dan wilayah perdesaan. Teknologi smart water management memungkinkan pemantauan kualitas air secara digital dan efisien. Energi surya juga digunakan untuk menggerakkan pompa air di wilayah pedalaman.
DLH berperan sebagai fasilitator pelatihan masyarakat agar dapat mengadopsi teknologi sederhana namun efektif untuk pengelolaan air bersih.
2. Gerakan Masyarakat dan Edukasi Lingkungan
Gerakan konservasi sumber air kini semakin meluas. Komunitas lokal bekerja sama dengan DLH melakukan penanaman pohon di daerah resapan air, pengurangan sampah plastik di sungai, dan kampanye pengelolaan air bersih.
Pendidikan lingkungan di sekolah juga semakin diperkuat, dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya air bersih sejak dini.
3. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Solusi Berkelanjutan
Keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) turut mempercepat pemerataan air bersih. Banyak perusahaan membangun instalasi air bersih di sekitar area operasional mereka sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, DLH, dan masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pengelolaan air yang inklusif dan efisien.
Kesimpulan
Fakta bahwa satu dari lima rumah tangga di Indonesia masih sulit mengakses air layak minum menjadi cerminan bahwa krisis air bersih bukan isu sepele. Pemerintah, DLH, dan masyarakat perlu bersinergi agar seluruh warga negara memiliki hak atas air bersih yang aman dan berkelanjutan.
Air bersih bukan sekadar kebutuhan hidup, tetapi fondasi bagi kesehatan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Upaya kolaboratif yang berkelanjutan akan menentukan masa depan Indonesia dalam menghadapi tantangan air bersih.
